ARSIP

Selasa, 06 Desember 2011

PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN


BAB IV
PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

A.  Proses Kembali ke Negara Kesatuan RI (NKRI)
Seperti yang telah kalian pelajari pada bab II bahwa dengan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi akhirnya bangsa indonesia memperoleh pengakuan kedauatan dari Belanda. Penandatangannan pengakuan indonesia memperoleh pengakuan dilaksanaka pada tanggal 27 desember 1949. Dengan diakuinya kedaulatan indonesia ini maka bentuk negara indonesia adalah menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan undang-undang dasar atau Konstitusi yang digunakan adalah undang-undang Dasar RIS. Tentunya kalian masih ingat bahwa salah satu hasil Konferensi Meja Bundar adalah bahwa indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan UUD RIS bentuk negara kita adalah federal, yang terdiri dari tujuh bagian dan sembilan daerah otonom. Adapun tujuh bagian RIS tersebut adalah :
1.)   Sumatera Timur,
2.)  Sumatera Selatan,
3.)  Pasudan,
4.)  Jawa Timur,
5.)  Madura,
6.)  Negara Indonesia Timur, dan
7.)  Republik Indonesia (RI)
Sedangkan kesembilan daerah otonom itu, adalah :
1.)   Riau
2.)  Bangka
3.)  Kalimantan barat
4.)  Dayak besar
5.)  Banjar
6.)  Kalimantan tenggara
7.)  Kalimantan timur
8.)  Jawa tengah
9.)  Belitung

Petualangan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung pada bulan Januari 1950 menjadikan rakyat semakin tidak puas terhadap kondisi pemerintahan RIS. Oleh karena itu rakyat bandung menuntut di bubarkannya pemerintahan negara pasundan untuk menggabungkan diri dengan RI. Gerakan yang dilakukan di pasundan ini kemudian diikuti oleh sumatra selatan dan negara-negara lain yang menyusul itu cenderung untuk bergabung dengan RI. Pada akhir maret 1950 tinggal empat negara saja dalam Ris, yakni Kalimantan Barat, Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, dan RI setelah diperluas. Selanjutnya pada tanggal 21 April 1950 presiden Sukawati dari NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia bergabung dengan RI menjadi negara kesatuan.
Melihat dukungan untuk kembali ke NKRI semakin luas, maka diselenggarakan pertemuan antara Moh. Hatta dari RIS, Sukawati dari Negara Indonesia Timur dan Mansur dari Negara Sumatra Timur. Pada tanggal 19 mei 1950 diadakan konferensi antara wakil-wakil RIS yang juga mewakili NIT dan sumatera Timur dengan RI di jakarta. Kesepatan ini disebut dengan piagam persetujuan, yang isinya sbg berikut :
1.)   Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS yang berdasarkan Proklamasi 17 agustus 1945
2.)  Penyempurnaan konstitusi RIS, dengan memasukan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kembali ke NKRI maka proses kembali ke NKRI tersebut dilakukan dengan cara mengubah Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara RI. Undang dasar sementara RI ini disahkan pada tgl 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku tgl 17 Agustus 1950. Dengan demikian sejak saat itulah negara kesatuan RI menggunakan UUD sementara (1950) dan  demokrasi yang di terapkan adalah demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer.
B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi saat pengakuan kedaulatan sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut.

C. Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan pengaruh Yang Ditimbulkannya
Pada pemilu I  tahun 1955 rakyat selain memilih anggota DPR juga memilih anggota badan konstituante. Badan ini bertugas menyusun undang-undang Dasar sebab ketika indonesia kembali ke Negara Kesatua Republik indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (1950). Sejak itu pula di negara kita diterapkan Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer.karena keadaan politik yang tidak stebil maka presiden soekarna pada tanggal 21 Februari 1957 mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan “konsepsi Presiden” yang isinya antara lain sebagai berikut :
1.     Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan demokrasi terpimpin
2.    Kan dibentuk “ kabinet gotong royong” . yang mentri mentrinya terdiri atas orang-orang dari empat partai besar (PNI, Masyumi,NU, dan PKI).
3.    Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kebinet baik diminta maupun tidak
Kerena keadaan politik semakin hangat maka Presiden soekarno mengumumkan keadaan darurat perang bagi seluruh wilayah Indonesia.gerakan gerakan di daerah mulai memunck dengan pemberontakan PRRI dan Permesta.
 Setelah keadaan aman maka Konstituante mulai bersidang untuk menyusun undang-undang dasar. Sidang kostituante ini berlangsung sampai beberapa kali yang memakan waktu kurang lebih tiga tahun, yakni sejak sidang pertama di bandung tanggal 10 November 1956 sampai akhir tahun 1958. Akan tetapi sidang tersebut tidak membuahkan hasil yakni untuk merumuskan Undang-undang Dasar dan hanya merupakan perdebatan sengit.
Perdebatan perdebatan itu semakin memuncak ketika akan menetapkan dasar negara. Persoalan yang menjadi penyebabnya adalah dua kelompok yakni kelompok partai islam yang menghendaki dasar negara islam dan kelompok partai-partai non islam yang menghendaki dasar negara pancasila.
Pada tanggal 22 april 1959 di hadapan Konstituante, presiden soekarno berpidato yang isinya menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Sukarno menyampaikan dekrit kepada seluruh rakyat indonesia. Adapun isi dekrit Presiden tersebut adalah :
1.     Pembubaran Konstituante,
2.    Berlakunya kembali UUD 1945,dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Serta
3.    Pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS  akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dengan  dikeluarkannya Dekriy Presiden 1959 maka negara kita memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan dan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan.
Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Pesiden 5 Juli 1959 maka dibentuklah beberapa lembaga negara yakni : Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)
Dalam berpidato presiden soekarno berpidato pada taggal 17 agustus 1959 yang berjudul “penemuan kembali Revolusi kita”. Pidato yang terkenal dengan sebutn “manifesto politik Republik indonesia” (MANIPOL) ini oleh DPAS danMPRS dijadikan sebagai garis-garis Besar haluan Negara (GBHN) . menurut Presiden Soekarno bahwa inti dari manipol ini adalah Undang-Undang dasar 1945, sosialisme indonesia, demokrasi terpimpn , ekonomi erpimpin , dan kepribadian indonesia. Kelima inti manipol ini sering di singkat USDEK. Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak seperti berikut ini :
a.    Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan DPAS.
b.    Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan kesatuan.
c.    Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di indonesia
d.    Presiden soekarno menetapkan demokrasi Terpimpin
e.    Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada Presiden.MPR maupun lembaga tinggi negara lainnya..
Dengan demikian sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bernegara ini baik dibidang politik , ekonomi maupun sosial budaya.

D. Dampak Persoalan Hubungan Pusat Daerah terhadap Kehidupan Politik Nasional dan Daerah Sampai awal Tahun 1960-an
semenjak diakuinnya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960 indonesia mengalami berbagai situasi sebagai dampak dari keadaan politik nasional. Beberapa hal yang menjadi persoalan di antaranya adalah hubungan pusat-derah, persaingan ideologi, dan pergolakan  sosial politik.
1.    Hubungan pusat-daerah
Setelah memperoleh pengakuan kedaulatan pada tgl 27 Desember 2949 bangsa indonesia telah berhasil ,elaksanakan agenda besar yakni Pemilihan umum I tahun 1955. Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamijoyo II pada tanggal 24 maret tahun 1956 berdasarkan pertimbangan partai-partai dalam perlamen tidak berumur panjang karena mendapat posisi dari daerah-daerah di luar jawa dengan alasan bahwa pemerintah mengabaikan pembangunan daerah.
Pada akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat yakni sebagai berikut:
1.     Pada tanggal 20 November di padang, sumatra barat berdiri dewan banteng yang dipimpin oleh letnan  kolonel achmad husein.
2.    Di medan , sumatra utara berdiri dewan gajah yang diimpin oleh kolonel sombolon.
3.    Di sumatra selatan berdiri dewan garuda yang dipimpin oleh kolonel barlian.
4.    Di manado, sulawesi utara berdiri dewan manguni yang dipimpin oleh kolonel entje sumual.
2.    Persaingan golongan agaman dan nasionalis
Persaingan antara kelompok islam dan kelompok nasionalis/sosialis/non islam mulai terasa sejak tahun 1950. Dalam waktu singkat saja dari tahun 1950-1955 terdapat 4 buah kabinet yang memerintah, sehingga rata-rata tiap tahun berganti kabinet. Kabinet-kabinet tersebut secara berturut-turut sebagai barikut. :
a.    Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)
Kabinet ini dipimpin oleh perdana Mentri Mohammad Natsir dari Masyumi. Pada tanggal 20 Maret 1951 Kabinet Natsir bubar sehingga mandatnya diserahkan kepada Presidean Soekarno pada tanggal 21 maret 1951. Adapun penyebab bubarnya kabinet ini antara lain kegagalan peundingan soal Irian Barat dengan belanda.
b.    Kabinet Sukiman (26 April 1951-Februari 1952)
Kabinet ini mulai resmi dipimpin oleh Dr.Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI). Dalam melaksanakan politik luar negrinya, kabinet sukiman dituduh terlalu condong kepada amerika serikat, yakni dengan ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dai amerika serikat kepada indonesia atas dasar mutual security act (MSA).
c.    Kabinet Wilopo (april 1952- 2 juni 1953)
Kabinet ini dipimpin oleh Mr.wilopodari PNI . kabinet wilopo berusaha melaksanakan programnya sebaik-baiknya. Akan tetapi banyak masalah yang dihadapi antara lain timbulnya gerakan separatisme, yakni gerakan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat.
d.    Kabinet ali satroamididjoyo (31 juli 1953- 24 juli 1955)
Kabinet ini terbentuk pada tgl 31 juli 1952 yang dipimpin oleh Mr. Ali sastroamidjojo ddari unsur PNI sbg perdana Mentri. Walaupun banyak menghadaapi kesulitan , kabinet ali ini berhasil menyelernggarakan konfrensi asia-afrika di bandung pada tgl 18-24 april 1955. Pada tgl 24 juli 1955 kabinet ali jatuh disebabkan adanya persoalan dalam TNI-AD.
3.    Pergolakan Sosial Politik
Pemilihan umum I 1955 belum dapat membawa perubahan menuju kesejahteraan bagi rakyat indonesia.protes tidak langsung pertama kali terjadi pada tahun 1956 yang dijadikan sebagai sasaranya adalah orang cina terutama dianggap hanya mencari untung di bumi indonesia. Sebagai penggerak dalam protes ini adalah Asaat (mantan mentri Dalam Negri Kabinet Natsir dan pejabat presiden RI ketika soekarno menjabat presiden RIS) yang didukung oleh pengusaha-pengusaha pribumi. Protes yang lain juga dilakukan oleh daerah daerah di luar jawa dengan alasan pusat tidak memperhatikan daerah
a.  Pemberontakan angkatan perang ratu adil (APRA)
Salah satu isi persetujuan KMB pada tgl 2 November 1949 adalah bahwa pembentukan angkatan perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya. Pada tanggal 23 januari 1950 di bandung kapten raymond westerling memimpin gerombolan APRA. Gerombolan ini memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS dan negara pasundan agar mereka diakui sebagai “tentara Pasundan” dan menolak usaha-usaha untuk membubarkan negara boneka tersebut.
Upaya pemerintah RIS untuk menumpas gerombolan APRAtersebut dengan mengirimkan bantuan kesatuan-kesatuan polisi dari jawa tengahdan jawa timur. Akhirnya pada tanggal 24 januari 1950 pasukan TNI berhasil menghancurkan gerombolan APRA sedangkan westerling melarikan diri ke luarv negeri dengan menumpang pesawat catalina.
b.  Pemberontakan andi azis
Pada tanggal 5v april 1950 di makassar timbul pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL dibawah pimpinan kapten andi Azis, adapun berbagai tuntutan Andi azis terhadap pemerintah RIS sbg beikut :
1.     Andi menuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan didaerah NIT.
2.    Andi menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dan TNI yang sedang dikirim dari jawa tengah di bawah pimpinan mayor worang.
3.    Andi menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahan kan supaya tetap berdiri.
pada bulan April 1950 Andi Azis menyerahkan diri akan tetapi pertempuran-[ertempuran antaea pasukan APRIS dan pasukan KNIL masih berlangsug pada bulan mei dan Agustus 1950.
c.   Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan ini terjadi di ambon pada tanggal 25 april 1950 yang dilakukan oleh orang-orang indonesia bekas anggota (KNIL)yang pro belanda. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil, bekas jaksa agung negara indonesia timur.

2 komentar: